“Kerancuan koalisi ini bukan hanya mengganggu persiapan teknis, tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Idealnya, partai-partai melakukan sinkronisasi agar ada kejelasan arah politik,” ujarnya.
Nurbani Yusuf menambahkan bahwa sinkronisasi koalisi sangat penting untuk menciptakan stabilitas dan kelancaran politik di daerah.
“Jika hal tidak di lakukan akan membuat kebingungan masyarakat dan penyelenggara Pemilu,” kata Nurbani,saat di konfirmasi tvonenews.com, Kamis ( 04/07)
“Misalnya, partai politik Gerindra, Demokrat dan Golkar yang ikut ambil bagian dalam kontestasi Pilkada serentak, mendukung salah satu pasangan calon Gubernur Jawa Timur, dan pasangan satunya di dukung PDIP, PKB dan Nasdem, tapi ketika di pilkada Nganjuk salah satu calon di dukung Gerindra dan PKB, dan pasangan satunya di dukung Demokrat dan PDIP, apa tidak terjadi kerancuan saat bersosialisasi atau berkampanye,” ungkap Nurbani.
Lebih lanjut Nurbani menambahkan, koalisi partai politik pengusung calon Gubernur dan calon Bupati atau Walikota, idealnya harus sinkron.Jika hal ini tidak sinkron akan berdampak pada stabilitas demokrasi, selain itu juga akan membuat kebingungan masyarakat.
“Jatuh, pilihannya kemana ! akan muncul juga tidak kepastian masyarakat karena partai politik menjadi penyebab ketidakpastian, sehingga masyarakat kemungkinan tidak memandang calon dari partai mana.Namun, lebih di pandang dari sosok figurnya,” imbuh Nurbani.
“Dengan adanya kejelasan koalisi, partai-partai bisa fokus pada program dan visi misi yang akan ditawarkan kepada masyarakat, bukan sibuk dengan tarik ulur kepentingan,” tambahnya.
